SUMENEP, kilasmadura.com – Penguatan nilai-nilai kebangsaan di era modern dinilai tidak boleh hanya bertumpu pada jalur pendidikan formal. Peran strategis para guru ngaji di tingkat akar rumput kini menjadi pilar krusial dalam menjaga keutuhan NKRI dari ronggohan tantangan sosial, politik, hingga arus globalisasi yang kian kompleks.
Komitmen inilah yang melandasi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan. Agenda penting ini berlangsung di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, De Baghraf Hotel Sumenep, pada Selasa (23/6/2026).
Acara yang dihadiri oleh ratusan guru ngaji dari berbagai pelosok Kabupaten Sumenep ini dibuka dengan khidmat lewat prosesi istighasah bersama untuk keselamatan bangsa, yang dipimpin langsung oleh ulama setempat, KH. Jumaatun. Jalannya kegiatan turut dikawal oleh dua tenaga ahli MH Said Abdullah, yakni Moh Fauzi dan Slamet Hidayat.
Dalam forum tersebut, dua narasumber berkompeten, Amir Syarifuddin dan Slamet Wahedi, mengupas tuntas tantangan kebangsaan dari kacamata yang segar dan solutif.
Waspadai Pemahaman Agama yang Sempit
Amir Syarifuddin mengawali paparannya dengan menyoroti urgensi pemahaman agama secara menyeluruh (kaffah) untuk membendung paham ekstremis dan intoleransi. Menurut Amir, salah satu pemicu keretakan sosial adalah kedangkalan dalam menghayati nilai-nilai agama.
“Seringkali ada pihak yang hanya terpaku pada teks tanpa memahami konteksnya. Padahal, satu ayat suci bisa memiliki multi-tafsir dan penjelasan yang luas. Pemahaman yang sempit dan kaku inilah yang berpotensi melahirkan sikap yang justru mencederai nilai luhur agama itu sendiri,” tegas Amir.
Lebih lanjut, Amir menjelaskan bahwa ancaman terhadap bangsa saat ini semakin nyata akibat kombinasi fanatisme kelompok, kelemahan penegakan hukum, serta intervensi global yang mampu menyetir kebijakan domestik. Oleh karena itu, ia mengajak para guru ngaji untuk melatih masyarakat agar berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi informasi permukaan.
“Apa yang tampak di media atau ruang publik belum tentu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Masyarakat kita harus dibekali kemampuan membaca persoalan secara mendalam agar tidak mudah diadu domba,” tambahnya.
Kritik Konstruktif dan Keadilan Sosial
Di sisi lain, Slamet Wahedi menekankan bahwa esensi dari semangat kebangsaan adalah menjadi perekat sosial yang melampaui sekat-sekat agama, ras, maupun golongan.
Slamet menilai, perbedaan pandangan politik atau kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang lumrah dan sah dalam iklim demokrasi. Namun, penyampaian kritik tersebut wajib menjaga etika dan semangat persaudaraan.
“Jika ada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak pada rakyat, silakan dikritik dan dievaluasi. Itu hak konstitusional kita. Namun, jangan sampai perbedaan pandangan itu memicu permusuhan antar sesama anak bangsa. Kita tetap satu wadah, NKRI,” ujar Slamet.
Ia juga menggarisbawahi bahwa demokrasi yang sehat memerlukan modal sosial berupa masyarakat yang teredukasi secara politik. Hubungan antara pemimpin dan rakyat harus berpijak pada kesadaran bersama akan tanggung jawab bernegara.
Menutup pemaparannya, Slamet menyinggung pilar keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam dan arah pembangunan negara harus bermuara penuh pada kesejahteraan rakyat banyak, bukan segelintir kelompok.
“Setiap proyek pembangunan wajib memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal. Jika tujuan kesejahteraan ini melenceng, masyarakat memiliki hak penuh untuk melakukan evaluasi melalui jalur-jalur demokrasi yang konstitusional,” pungkasnya.
Melalui forum strategis yang diinisiasi oleh Said Abdullah ini, para guru ngaji di Sumenep diharapkan mampu menjadi agen perubahan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat.
