Tiga fraksi di DPRD Sumenep soroti KLB kasus campak

kilasmadura

DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna tentang penyampaian hasil serap aspirasi atau reses ketiga 2025, Selasa (01/09). (Foto Ist/Humas DPRD Sumenep)
DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna tentang penyampaian hasil serap aspirasi atau reses ketiga 2025, Selasa (01/09). (Foto Ist/Humas DPRD Sumenep)

Sumenep (kilasmadura.com) – Tiga dari tujuh fraksi di DPRD Sumenep menyoroti kejadian luar biasa (KLB) kasus campak di daerah tersebut dalam rapat paripurna hasil reses ketiga 2025, Selasa (02/09).

Tiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrat (PD), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Juru bicara Fraksi PKB, M Muhri menjelaskan, dalam reses beberapa anggota FPKB, masyarakat resah dengan adanya KLB campak.

Namun, mereka tidak paham harus melakukan tindakan, karena minimnya sosialisasi.

“Belajar dari KLB kasus campak, organisasi perangkat daerah (dinas) terkait harus lebih cepat hadir, tanggap dan berarti kepada masyaraka,” ujarnya di Sumenep.

Ketika hadir ke Sumenep beberapa waktu lalu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengingatkan agar penangangan kasus campak tidak menunggu menumpuk dan menjadi KLB.

“Apalagi, kasus campak di Sumenep sudah muncul sejak Januari lalu dan memuncak di Juli hingga Agustus. Ini menjadi catatan penting agar ke depan lebih waspada, sehingga kita tidak terkesan lambat dan lalai,” kata Muhri, menambahkan.

Sementara Fraksi PD menyatakan, saat ini kondisi kesehatan masyarakat, terutama anak sedang tidak baik-baik saja akibat KLB kasus campak.

Kondisi tersebut sangat menghawatirkan dan ledakan kasus campak merupakan bukti kelalaian pemerintah daerah dalam pencegahan sejak dini.

Fraksi PD berharap Pemkab Sumenep melakukan langkah taktis dan tepat, mulai vaksinasi darurat, penyuluhan, dan perbaikan layanan kesehatan di puskesmas hingga rumah sakit guna segera menghentikan penularan kasus campak.

Fraksi PPP juga menyatakan KLB campak merupakan pukulan keras bagi Pemkab Sumenep agar lebih siaga, cepat, dan tanggap.

Pemkab Sumenep melalui dinas terkait harus jemput bola melakukan pemeriksaan hingga tingkat dusun dan jangan lagi menunggu laporan atau pasien datang ke puskesmas atau rumah sakit.

Sejak beberapa waktu lalu, tingginya kasus suspek campak di Sumenep telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Berdasarkan data terbaru, saat ini ditemukan 2.000 lebih suspek campak di Sumenep dan 20 di antaranya meninggal dunia.

Pelaksanaan imunisasi massal merupakan salah satu langkah yang dilakukan Pemkab Sumenep untuk memutus rantai penularan kasus campak.

Kegiatan tersebut akan dilakukan selama dua pekan sejak Senin (25/8) pekan lalu, dengan sasaran 74 ribu lebih anak berusia 9 bulan hingga 7 tahun.

Pelaksanaan imunisasi massal atau “Outbreak Response Immunization” (ORI) campak di Sumenep dilaksanakan di seluruh pusmesmas dan puskesmas pembantu, termasuk wilayah kepulauan. (KM-01)

Berita Terkait:

Tinggalkan komentar