Sumenep (kilasmadura.com) – Sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, kembali dilaksanakan MH Said Abdullah dalam kapasitasnya sebagai anggota MPR RI, Senin (22/12) siang.
Kali ini, kegiatan reguler rutin anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI (Madura) itu dilaksanakan dalam bentuk diskusi di Sumenep dan kembali menghadirkan dua narasumber, yakni Moh Thoha dan Faishol Ridho.
“Persatuan bukan gagasan baru dalam sejarah Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, menurutnya, telah hidup sejak era Majapahit, jauh sebelum Indonesia merdeka,” katanya dalam forum tersebut.
Ia menjelaskan, bangsa ini sudah lama mengenal hidup dalam perbedaan dan tentunya dinamika dalam kehidupan bernegara merupakan sebuah keniscayaan.
“Tantangannya sekarang, apakah kita mau merawatnya atau justru merusaknya dengan merasa paling benar,” ujarnya, dengan nada bertanya.
Pengusaha batik di Sumenep itu menilai generasi muda perlu lebih kritis dalam menyikapi arus informasi.
Tanpa kesadaran kebangsaan, media sosial justru bisa menjadi ruang subur bagi konflik dan polarisasi di masyarakat.
“Kalau tidak hati-hati, kita bisa-bisa hanya akan menjadi penonton dan penyebar sampah konflik,” kata Thoha, menegaskan.
Sementara Faishol Ridho menyoroti arah kebijakan kebangsaan yang dinilai terus berubah dari waktu ke waktu.
Pasca reformasi, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama. Namun, dalam perkembangannya, nilai-nilai kebangsaan kerap terpinggirkan.
“Sekarang ini perdebatan publik sering bergeser. Bukan lagi soal nilai dan kebenaran, melainkan kekuasaan dan kepentingan,” kata Ketua HMI Cabang Sumenep ini, menerangkan.
Ia menjelaskan, pembangunan yang sehat harus memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan.
Mengabaikan salah satu unsur tersebut justru akan merusak persatuan bangsa.
“Lingkungan hidup adalah hak generasi hari ini dan masa depan. Kalau pembangunan hanya mengejar ekonomi, maka yang dikorbankan adalah kemanusiaan,” ujarnya, menambahkan.
Faishol pun mengajak kaum muda dan tentunya mahasiswa agar aktif terlibat dalam kebijakan publik, bukan sekadar menjadi penonton.
Merawat kebangsaan itu butuh partisipasi, kerja nyata, dan keberanian untuk berpikir kritis berbasis ilmu pengetahuan.
Acara tersebut dilengkapi sesi diskusi interaktif dengan peserta yang menyampaikan pandangan dan kegelisahan mereka, di antaranya tentang toleransi, persatuan, dan tantangan kebangsaan di era digital.
Melalui sosialisasi empat pilar kebangsaan itu, generasi muda Sumenep diharapkan semakin sadar akan perannya sebagai penjaga toleransi dan persatuan bangsa.
Tak hanya wacana, akan tetapi dalam tindakan nyata sehari-hari. (KM-01)
