Sumenep (kilasmadura.com) – PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan mekanisme ketat untuk mengawasi kinerja para legislatornya.
Ketua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah menjelaskan, tuntutan masyarakat terhadap kinerja anggota DPR dan DPRD, serta partai politik (parpol), agar lebih baik terus menguat.
“Saat ini, PDI Perjuangan Jawa Timur siap menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah konkret,” kata anggota DPR RI dari Dapil Jatim XI (Madura) ini dalam keterangan tertulis, Selasa (09/09).
Ia menjelaskan, parpol sebagai organisasi publik memiliki kewajiban menyerap aspirasi rakyat dan memiliki tanggung jawab menyerapnya dengan langkah nyata.
DPD PDI Perjuangan Jatim mewajibkan seluruh anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari Fraksi PDI Perjuangan untuk melaksanakan tugas sebagai legislator secara maksimal.
DPD PDI Perjuangan Jatim pun menyiapkan mekanisme evaluasi kinerja yang akan diberlakukan bagi seluruh anggota fraksi.
Evaluasi tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya setiap anggota diwajibkan memiliki rumah aspirasi, baik di kediaman pribadi maupun tempat khusus yang disediakan.
Evaluasi dilakukan terkait jumlah pengaduan rakyat yang masuk serta tindak lanjutnya.
Tingkat kehadiran anggota dalam rapat DPRD, keterlibatan dalam penyusunan perda, serta pengawasan terhadap OPD mitra kerja dan penggunaan APBD, akan diukur secara terus-menerus.
Komunikasi publik juga dimonitor berupa intensitas dan kualitas komunikasi anggota DPRD di media massa maupun media sosial terkait tugas kedewanan.
Legislator dari PDI Perjuangan diinstruksikan mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat dan daerah yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
“Keaktifan di partai berupa keterlibatan dalam kegiatan partai di tingkat PAC, DPC, hingga DPD merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh legislator dari PDI Perjuangan,” kata Said, menerangkan.
Politisi kelahiran Sumenep itu menyatakan, PDI Perjuangan Jatim telah menginstruksikan seluruh pengurus mulai dari tingkat ranting hingga DPD untuk membuka kantor partai sebagai rumah pengaduan rakyat.
“Laporan hasil evaluasi kinerja para legislator kami akan disampaikan secara berkala kepada publik melalui kantor-kantor PDI Perjuangan di Jawa Timur,” katanya, menegaskan. (KM-01)
