Surabaya (kilasmadura.com) – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo yang juga kader PDI Perjuangan itu diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11).
“Kami hormati sepenuhnya kewenangan dan proses hukum yang sedang dijalankan KPK,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, Sabtu (08/11).
Sikap tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
Said pun mengajak seluruh pihak mengedepankan azas praduga tidak bersalah hingga yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
PDI Perjuangan Jawa Timur meyakini korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat dan tentunya mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi oleh KPK demi menjaga kepercayaan dan martabat publik.
Said juga menyampaikan maaf kepada seluruh warga Ponorogo atas peristiwa yang menimpa Sugiri Sancoko sekaligus menyesalkan tindakan mencederai kepercayaan publik dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut.
“Ini menjadi evaluasi bagi kami untuk terus berbenah di internal. Kami akan memperkuat pembinaan kader dan memperbaiki sistem rekrutmen calon kepala daerah agar lebih transparan dan tidak berbiaya tinggi yang kerap menjadi akar munculnya praktek korupsi,” kata politisi asal Sumenep, Madura, ini, menegaskan. (KM-01).
