Sumenep (kilasmadura.com) – Pemerintah Kabupaten Sumenep (Pemkab Sumenep) meminta pengurus Nahdlatul Ulama (NU) periode mendatang memperkuat peran sosial. “Pengurus NU harus hadir mengawal masalah keummatan,
Sumenep (kilasmadura.com) – Penetapan upah minimum kabupaten (UMK) 2026 Sumenep molor dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan UMK tahun depan ditetapkan pada pekan ketiga
Sumenep (kilasmadura.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta lima peraturan daerah (perda) yang sudah disahkan ditindaklanjuti ke peraturan bupati (perbup) setempat. Pada 2025
Sumenep (kilasmadura.com) – Anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep 2026 menurun dibanding 2025. Pada 2025 pagu DBHCHT untuk Kota Keris sekitar
Sumenep (kilasmadura.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah meminta Pemerintah menggunakan dana “on call” di APBN 2025 untuk penanganan bencana di Pulau
