Sumenep (kilasmadura.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat koordinasi penanganan bencana alam di Pulau Sumatera.
Hal tersebut disampaikan politisi senior PDI Perjuangan itu terkait swadaya TNI dalam mobilisasi alat dan sumber daya untuk penanganan bencana di Sumatera, salah satunya pembangunan jembatan bailey di lokasi bencana.
“Masih ada dana on call sekitar Rp500 miliar di APBN 2025 yang dapat digunakan untuk merespons kondisi darurat bencana,” katanya dalam keterangannya, Rabu (31/12).
Said menilai Kemenkeu pada prinsipnya dapat memberikan dukungan anggaran dengan cepat, asalkan BNPB mampu mengoordinasikan kebutuhan anggaran secara jelas, termasuk kebutuhan TNI Angkatan Darat dalam membangun jembatan bailey di lokasi bencana.
Jembatan bailey merupakan jembatan darurat milik Zeni Tempur TNI AD yang sangat vital untuk membuka akses di kawasan terdampak bencana yang terisolasi.
Kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey relatif tidak besar dan seharusnya dapat direalisasikan dengan cepat, apabila koordinasi lintas sektor berjalan efektif.
“Kami berharap BNPB dan Kemenkeu bisa lebih gesit. Koordinasikan dan rumuskan kebijakan anggaran dengan cepat. Namun, harus tetap pruden,” kata politisi kelahiran Sumenep itu menegaskan.
Said menyatakan dukungan terhadap mobilisasi seluruh sumber daya TNI AD yang dimilikinya untuk membantu masyarakat terdampak bencana
Selain itu, rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah jembatan bailey guna membuka akses daerah-daerah terisolasi di Sumatera layak didukung.
Pemerintah tidak boleh terjebak dalam prosedur birokrasi yang berbelit, terutama dalam situasi darurat yang menyangkut keselamatan rakyat.
Selain dana on call, APBN 2025 yang segera tutup tahun anggaran juga masih memiliki alokasi dana pada pos Belanja Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI (Madura) menjelaskan, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana di Sumatera, apabila Presiden menetapkan peraturan presiden terkait penggunaannya.
“Anggaran penanganan bencana di Sumatera itu masih ada. Saat ini, hal yang dibutuhkan adalah koordinasi dan rumusan yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” katanya, menambahkan. (KM-01)
